GadgetSquad.ID – Smartphone black market (BM), sudah menjadi parasit bagi perkembangan industri
ponsel di Tanah Air. Celakanya, konsumen di negeri ini ternyata begitu menyukai hp BM.
Tapi kondisi di atas bisa dipastikan berubah, pasca pemerintah menetapkan aturan validasi nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI). Saat ini aturan tersebut sudah di uji coba, jika tidak ada kendala baru resmi berlaku pada 18 April mendatang.
Semakin dekat dengan berlakunya aturan IMEI, Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) angkat suara.
Syaiful Hayat, Wakil Ketua APSI, menuturkan dengan berbagai pertimbangan, pihaknya secara jor-joran mendukung pemerintah untuk memblokir ponsel ilegal.
“Dari Peraturan Menteri, sebenarnya dari awal sudah jelas pakai mekanisme blacklist. Tapi sejak ada opsi whitelist, kita keberatan,” terang Syaiful
Terkait alasan dukungan untuk blacklist, Syaiful mengatakan, mekanisme tersebut sudah terbukti efektif untuk memberantas peredaran ponsel BM di berbagai negara.
“Dari awal, IMEI control didesain untuk skema blacklist. Benchmarknya sudah ada di negara-negara lain yang sudah sukses dengan disfem ini. Jangan sampai kebijakan ini mundur karena ada perubahan-perubahan,” lanjutnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Merza Fachys, Wakil Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Inodnesia (ATSI), menilai orang Indonesia sudah terlalu lama hidup dengan barang ilegal.
Merza melanjutkan, bahwa operator seluler pada umumnya sejak awal pembahasan aturan IMEI ini, mereka menyatakan mendukung kebijakan pemerintah, khususnya untuk mengatasi peredaran ponsel Black Market(BM) yang dinilai merugikan negara.
“Kita sadari bahwa kita sudah terlalu lama hidup dengan cara memberikan kesempatan barang-barang ilegal tersebut,” ujar Merza
Di sisi lain, Merza mengatakan jangan sampai regulasi tersebut merugikan kepada konsumen, tepatnya kepada 280 juta unit HP yang saat ini aktif beredar. “Ini prinsip yang sama-sama kita sepakati pada saat diskusi-diskusi,” ucap dia
Pada kesempatan ini juga, Merza menyampaikan suara para operator seluler agar aturan IMEI ini tidak membebankan mereka dengan menggelontorkan dana dalam jumlah besar.
“Menginginkan beban operator kalau memungkinkan serendah-rendahnya. Tentu kami sadari gak mungkin nol, juga jangan sampai memberatkan daripada secara keuangan di operator,” tukasnya.
